Jakarta, 26 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Komisi Informasi Pusat mendorong lahirnya standar baru keterbukaan informasi publik dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi dan prinsip inklusi. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan, diwujudkan melalui inovasi digital dan kanal informasi yang mudah diakses. “Kami terus menghadirkan berbagai kanal informasi yang mudah diakses, transparan, dan mendidik. Inovasi seperti pencantuman carbon footprint pada tiket dan coworking space di stasiun merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Didiek.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi langkah KAI dan menekankan pentingnya kehadiran pimpinan dalam forum-forum keterbukaan informasi. Ia juga menyoroti bahwa informasi publik harus menjadi kebutuhan utama masyarakat dan presentasi Monev ke depan harus lebih menonjolkan aspek strategis. “Saya kerap menjadikan situs PPID KAI sebagai rujukan bagi badan publik lainnya,” jelas Donny.
KAI menyediakan berbagai fasilitas, seperti website PPID dengan menu aksesibilitas, aplikasi mobile, ruang pelayanan informasi di kantor, serta formulir braille dan akses jalan ramah disabilitas. Pada 2024, KAI menerima 947 permohonan informasi, dengan 944 dikabulkan dan hanya 3 ditolak. Hingga awal 2025, tercatat 86 pemohon informasi, dengan penolakan hanya untuk informasi yang dikecualikan sesuai peraturan.
Didiek menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga membangun ekosistem komunikasi yang sehat dan mencerdaskan. “Kami siap berbagi pengalaman positif dan belajar bersama. Sinergi ini diharapkan menjadi model pengelolaan informasi publik berbasis teknologi dan inklusi di lingkungan BUMN,” tutup Didiek.
(Redaksi)
